Pertanggungjawaban Pidana Terorisme Yang Melakukan Penyerangan Pada Kantor Kepolisian

Abstract

Terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikatergorikan sebagai crime againt state sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai crime againt humanity di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai tujuan), kekerasan (violence) dan ancaman kekerasan (threat of violence). Terorisme berasal dari kata dasar teror yang mengadung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan, tujuan penelitian ini untuk mengkaji motif tindak pidana terorisme dan mengkaji pertanggung jawaban pidana terorisme serta mengkaji bagaimana pertanggung jawaban pidana teroris yang melakukan penyerangan pada kantor kepolisian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan analisis data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana terorisme yang melakukan penyerangan terhadap kantor kepolisian sudah cukup banyak sekali khususnya di sumatera utara sendiri hal tersebut dipandang sangat perlu sekali dalam hal upaya pertanggungjawaban terhadap tindak pidana terorisme hal ini bukan hanya pertanggungjawaban berdasar pada peraturan perundang-undangan saja yang belum memberikan pengaruh yang besar dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebab masih terdapat peraturan yang tidak memberikan kejelasan arti maupun kata-kata sehingga terjadinya multitafsir dalam memahaminya, namun perlu pula upaya yang sangat keras dalam penanggulangan karena pada prinsipnya sebagai wadah dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya tindakan terorisme serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat sendiri mengenai pertanggungjawaban agar tidak menimbulkan suatu kejahatan khususnya tindak kejahatan luar biasa yaitu kejahatan terorisme.