Tinjauan Hukum Terhadap Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Pada Pemeriksaan Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2018)

Abstract

Problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia, sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensi hukum. Di Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), terkadang tentang penegakan hukum sering kali dipertanyakan oleh hukum, biasanya terkait penegakan hukum dan penerapan hukum serta tujuan hukum yakni keadilan. Kondisi faktual di Negeri ini dirasakan begitu sulitnya kita memberikan jawaban tentang keadilan itu sendiri. Potret perwujudan keadilan, biasanya dicerminkan dari perilaku sistem peradilan yang ada, yang tahapannya sejak dari peradilan tingkat pertama hingga peradilan tingkat terakhir, yakni di Mahkamah Agung (MA). Penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Kemudian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan kasasi. Dan mengetahui akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawahnya serta mengetahui analisis putusan Mahkamah Agung No.144 PK/PID.SUS/2018 dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan kasasi Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa kewenangan Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan dalam tingkat kasasi, memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan., menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang selanjutnya akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang melebihi putusan pengadilan dibawah nya adalah sah dan itu merupakan hak dan kewenangan dari Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No.144 PK/PID.SUS/2018 ialah dengan membatalkan putusan di tingkat pertama dan banding, serta memutus perkara di tingkat kasasi yang akibat hukum nya sah menurut hukum demi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan