Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatat mempunyai dampak negatif yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri, dan jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mana sumber data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang fokus permasalahannya, yaitu; 1) Kepastian hukum terhadap hak istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional, 2) Keadilan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional, 3) Perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai upaya pembaharuan hukum perkawinan nasional. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa; 1) Berdasarkan kepastian hukum terhadap hak istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ditemukan bagaimana kepastian hukum dalam hukum positif. 2) Berdasarkan keadilan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan tidak ditemukannya keadilan apabila istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama). 3) Perlindungan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap hak istri tidak ditemukan dalam hukum positif di Indonesia.