Perlindungan Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Narkotika (Studi Di Polda Sumatera Utara)

Abstract

Perluasan teknik penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna memberantas peredaran narkotika yaitu dengan melakukan tindakan penyidikan teknik pembelian narkotika secara terselubung (undercover buy), sebagaimana teknik tersebut merupakan teknik khusus yang diberikan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Pembelian terselubung dalam hal ini juga harus dilakukan secara hatihati. Sebab penyamaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan

keselamatan jiwa penyidik serta menjadi ancaman yang serius bagi keluarga

penyidik.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui syarat polisi dapat melakukan

pembelian terselubung, perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan

pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika, serta kendala polisi dalam

melakukan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika.

Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang

sumbernya didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa wawancara, studi

dokumen dan penelusuran kepustakaan. Analisis data dilakukan secara analisis

kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Syarat polisi dapat

melakukan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika yaitu didasari

oleh adanya perintah tertulis dari pimpinan. Perlindungan bagi anggota polisi

dalam melakukan pembelian terselubung pada dasarnya dilindungi oleh ketentuan

yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Perlindungan pelaksaanaan teknik pembelian terselubung juga pada pokoknya

dilindungi oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, salah satunya terkait

tidak terjeratnya pihak polisi dalam melakukan tindak pidana narkotika.

3) Kendala polisi dalam melakukan penyidikan pembelian terselubung perkara

narkotika

berupa kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, terbatasnya biaya operasional, dan adanya penyidik yang mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Serta kendala eksternal yaitu kendala dalam mendapatkan informan, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan kendala oleh jaringan narkotika yang menggunakan teknik ranjau.