Diskresi Kepolisian Dalam Pemenuhan Kebutuhan Anakuntuk Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah (Studi di Satuan Lalu lintas Polisi Resor Aceh Tengah)

Abstract

Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diketahi bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dalam pelaksana dan wewenangnya di lakukan oleh Kepolisian Negara Repubik Indonesia berdasarkan Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenyataannya masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dijumpai di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah, khususnya anak yang mengendarai sepeda motor untuk pergi kesekolah, para pelajar berdalih tetap mengendarai sepeda motor untuk pergi kesekolahnya dengan alasan,jarak antara sekolah dengan rumah jauh, minimnya transportasi umum, belum cukup umur untuk membuat SIM.Oleh karena itu Kepolisian Resor Aceh Tengah memberikan diskresi atau kebijakan terhadap anak sekolah di Kab. Aceh Tengah terkait pemberian izin mengendarai sepeda motor ke sekolah.Pembahasan dari skripsi ini yaitu petingnya diskresi kepolisian dalam menengatasi suatu masalah dengan cepat dan dapat diterima masyarakat.Tujuan penelitian ini untuk mengkaji apa faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor dan mengkaji implementasi diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah serta mengkaji apasaja faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian dalam pemenuhan kebutuhan anak untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor untuk pergi ke sekolah yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal.Pada kenyataannya peraturan tidak sesuai dengan kondisi yang ada,Kepolisiandituntutuntukmemberikan rasa keadilanbagi masyarakat sesuai denganhukumyanghidup ditengahmasyarakat. Khususnya bagi pelajar yang mengendarai sendiri sepeda motor untuk pergi kesekolahnya tanpa harus memili (SIM).Faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi kepolisian yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan diskresi. Faktor pendukung yaitu harus terpenuhinya hak para siswa/siswi untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya hambatan, faktor penghambat penerapan diskresi yaitu faktor hukum, dan faktor penegak hukum.