Perlindungan Hukum Bagi Penghayat Kepercayaan Pada Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan

Abstract

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Di dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sedangkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “pencatatan

perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan

kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan

pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan

mengenai pencatatan perkawinan”. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini

maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat

Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang

membantunya. Di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada disebutkan dimana

dicatatkan perkawinan bagi masyarakat yang tidak beragama, sehingga timbullah

ketidakpastian hukum disitu. Ketika hukum tidak pasti, maka masyarakat penganut

kepercayaan tidak terlindungi secara hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

dengan ini penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum

yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sudah ada beberapa Pengahayat

Kepercayaan yang telah mendaftarkan pernikahannya, dalam pencatatan perkawinan

Penghayat Kepercayaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli serdang

berpedoman pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 PP No.37 tahun 2007tentang

Pelaksaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 sebagimana telah dirubah dengan UndangUndang No.24 Tahun 2013 bahwa Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan

dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

organisasi Penghayat Kepercayaan serta terdaftar pada Kementrian yang bidang

tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa