Analisis Hukum Terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan No. 9K/MIL.2018)

Abstract

Praktik penggunaan narkoba tidak luput juga terjadi di kalangan anggota militer yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu kasus pengguna narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI pada Putusan Nomor 9K/Mil/2018. Terdakwa diputuskan bersalah pada tingkat Pengadilan Militer melalui Putusan Militer I-02 Medan Nomor 77-K/PM.I-02/AD/V/2017 yang menyatakan bahwa anggota TNI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Namun, setelah diajukan kasasi, anggota TNI tersebut melalui Putusan Nomor 9 K/Mil/2018 dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini, diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan judex facti in casu yang berkaitan dengan hasil test terdakwa yang diambil menyalahi aturan disertai dengan tidak adanya saksi mata atas perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba bagi Anggota TNI , untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi Anggota TNI yang menggunakan narkoba dan Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 9 K/Mil/2018. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yaitu melalui studi kepustakaan di Perpusatakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun online via searching di internet. Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba bagi seseorang anggota militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi sesuatu tindak pidana subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang bersifat berbarengan. Pertanggungjawaban pidana bagi Anggota TNI yang menggunakan narkoba dikaji melalui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni: kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 9 K/Mil/2018 memang terjadi disparitas penjatuhan hukuman terhadap Anggota TNI, hal ini disebabkan karena fakta di persidangan membuktikan bahwa prosedur pengambilan alat bukti dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika