Kajian Yuridis Peralihan Aset Korporasi Kepada Negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugrah Karya Wisata (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Abstract

Peristiwa yang terjadi pada kasus First Travel merupakan sebuah kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Modus penipuan dengan mengimingi calon korbannya dengan sejumlah penawaran menarik, untuk kemudian menghimpun dana sehingga dapat dilakukan tindakan pencucian uang oleh para pelaku. Namun dalam upaya penegakan hukum, permasalahan muncul terkait dengan aset korporasi yang kemudian disita dan dikuasai oleh negara berdasarkan putusan kasasi atas perkara tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitianserta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara offline yaitu penelusuran kepustakaan serta penelusuran online pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata sehingga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber dari tindak pidana penipuan yang dilakukan para pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur. Adapun penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata dimulai dari pemenuhan unsur pidana pada tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana yang menjadi sumber hasil untuk kemudian terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang tersebut. Selanjutnya mengenai analisis putusan nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 terkait peralihan aset korporasi kepada negara dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata, pertimbangan hakim terhadap penyitaan aset untuk dirampas negara berdasarkan Pasal 39 dan 46 KUHAP, dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak melindungi hak-hak nasabah sebagai pihak korban.