Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangananak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)

Abstract

Kasus perdagangan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat, keprihatinan kita kembali menjadi sangat besar karena korban perdagangan anak mayoritas adalah perempuan. Isu child trafficking yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak sebagai korban di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data hukum islam, data primer, dan data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H., M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara serta Pengambilan data dengan Ibu Widya Susanti, S.Psi selaku Kasi Pelayanan UPTD. P2TP2A dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pada umumnya tindak pidana perdagangan anak sering dilakukan dengan modus mempekerjakan anak di bawah umur dengan dijanjikan gaji yang tinggi oleh agen-agen yang memperalat mereka sehingga mereka menjadi korban perdagangan anak. Faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (broken home). Untuk penanggulangannya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Sumatera Utara antara lain: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Selain dari perda tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melakukan sosialisasi dan konseling kepada masyarakat serta memberikan pendampingan secara agama, psikologi, disediakan rumah sementara, penanganan jiwa, dan cek kesehatan, sehingga korban sehat pulih serta dapat kembali kemasyarakat