TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI KERJASAMA OPERASIONAL YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Abstract

Skema Kerja Sama Operasional (KSO) pemanfaatan aset tanah BUMN kerap disalahgunakan untuk mengalihkan status Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum alih status HGU menjadi HGB, akibat hukum pengalihan hak melalui KSO yang merugikan keuangan negara, serta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindakan penyimpangan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data utama menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data kewahyuan (Al-Qur'an dan Hadis). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, alih status HGU menjadi HGB secara normatif tunduk pada UUPA, PP No. 18/2021, dan Permen ATR/BPN No. 18/2021 melalui pelepasan hak dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedua, KSO yang menyimpang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (Pasal 1320 KUHPerdata), sertifikat HGB dapat dibatalkan secara administratif, serta memicu tindakan pemulihan aset negara. Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan berdasarkan Pasal 20 UU Tipikor, PERMA No. 13/2016, dan UU No. 1/2023 (KUHP) apabila perbuatan dilakukan untuk/atas nama korporasi atau korporasi membiarkannya, dengan sanksi berupa pidana denda hingga perampasan aset.