TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI DI POLRES LABUHAN BELAWAN)

Abstract

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian serta keresahan sosial. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan memanfaatkan pengaruh kelompok untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan di wilayah hukum Polres Labuhan Belawan, menganalisis faktor faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, serta mengkaji upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan serta organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi kemasyarakatan di wilayah Polres Labuhan Belawan umumnya dilakukan dengan cara meminta sejumlah uang secara paksa kepada pihak tertentu, khususnya di kawasan pelabuhan dan area parkir, melalui intimidasi, ancaman, maupun penyalahgunaan atribut organisasi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, lemahnya pengawasan organisasi, lingkungan sosial yang mendukung perilaku menyimpang, serta adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan mudah. Upaya pencegahan yang dilakukan meliputi langkah preventif berupa penyuluhan hukum, patroli rutin, pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan, serta langkah represif melalui penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap pelaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.