PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN SAWIT MELALUI MEDIASI DI KEPOLISIAN SEKTOR SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Abstract

Konsep mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada dasarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana. Beberapa regulasi yang ada hanya mengatur secara tersirat yang membuka kemungkinan diadakannya mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Namun praktiknya, penyelesaian perkara melalui pendekatan mediasi tidak jarang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu oleh penyidik kepolisian di tingkat penyidikan maupun oleh Hakim di tingkat pemeriksaan di muka persidangan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian sawit melalui mediasi, kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian sawit melalui mediasi dan upaya kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian sawit melalui mediasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan hukum penyelesaian tindak pidana ringan dengan mediasi penal di tingkat penyidikan, Mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi di tingkat penyidikan oleh Kepolisian Sektor Sungai Kanan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak saksi, korban, dan tersangka adalah pertama, harus ada surat kesepakatan bersama antara saksi, korban, dan tersangka serta kedua, harus ada surat pencabutan laporan polisi dari pihak korban. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu pelaku yang tidak ditemukan karena melarikan diri, pihak PT yang tidak ingin perkara hanya sampai mediasi di tingkat penyidikan polsek, tidak adanya aturan hukum yang pasti tentang penyelesaian tindak pidana melalui mediasi, stigma negatif dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan Keadilan Restoratif. Upaya yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan restorative justice, menyarankan penyelesaian secara damai, menggunakan diversi apabila pelaku dibawah umur, membuat kesepakatan tertulis, memonitor implementasi kesepakatan.