TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DALAM HAL SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (GHOIB)

Abstract

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam perkawinan yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia. Salah satu bentuk perceraian yang memiliki karakteristik khusus adalah perceraian dengan tergugat ghaib, yaitu kondisi di mana salah satu pihak dalam perkawinan tidak diketahui keberadaannya. Permasalahan ini menimbulkan tantangan tersendiri baik dari aspek pengaturan hukum, praktik peradilan, maupun perlindungan hak para pihak. Dengan pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perceraian dengan tergugat ghaib dalam hukum Indonesia, mengkaji praktik peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya. dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perceraian dengan tergugat ghaib tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan tersendiri, melainkan tersebar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum acara perdata (HIR/RBg). Dalam praktiknya, perkara perceraian ghaib diselesaikan melalui mekanisme pemanggilan secara umum dan diputus dengan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Praktik peradilan agama menunjukkan bahwa hakim berperan aktif dalam menggali fakta dan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mencapai keadilan. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain ketidakefektifan pemanggilan melalui media massa, keterbatasan pembuktian karena hanya satu pihak yang hadir, potensi penyalahgunaan status ghaib, serta lemahnya pelaksanaan hak-hak pasca perceraian seperti nafkah istri dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif serta peningkatan efektivitas mekanisme pemanggilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.