ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN BAGI PEMBERI HAK TANGGUNGAN

Abstract

Penetapan nilai jual objek hak tanggungan menentukan besarnya pemulihan piutang kreditur sekaligus nilai ekonomi yang masih menjadi hak pemberi hak tanggungan. Nilai jual objek hak tanggungan menentukan besaran jaminan yang melekat dan potensi pemulihan kredit melalui eksekusi. Penetapan nilai jual objek hak tanggungan yang tidak tepat tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi (kerugian bagi pemberi jaminan atau debitur) tetapi juga pada aspek hukum dan keadilan yaitu apakah sistem jaminan kebendaan melalui hak tanggungan benar benar memberi perlindungan bagi pihak yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library Research) baik secara online maupun offline serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nilai jual objek hak tanggungan dalam lelang eksekusi sesuai ketentuan PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dilakukan melalui penetapan nilai limit merupakan kewenangan dan tanggung jawab penjual dengan memperhatikan nilai pasar sebagai rentang paling tinggi dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Penilai publik bertanggung jawab atas independensi, ketepatan metode, kecukupan data, serta kepatuhan terhadap SPI dan KEPI, meskipun keputusan akhir mengenai nilai limit tetap berada pada penjual. Perlindungan bagi pemberi hak tanggungan mencakup perlindungan preventif melalui penilaian yang objektif, pemberitahuan dan pengumuman lelang, larangan pactum commissorium, pengembalian sisa hasil lelang, dan penjualan di bawah tangan serta perlindungan represif melalui permohonan penundaan atau pembatalan berdasarkan putusan pengadilan, gugatan perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi, penilaian ulang, dan pengaduan terhadap penilai publik.