ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PONSEL SECARA DARING MELALUI LOKAPASAR

Abstract

Pesatnya transformasi perdagangan dari konvensional ke digital melalui lokapasar memicu peningkatan transaksi ponsel secara daring, namun fenomena ini dibarengi risiko wanprestasi yang merugikan konsumen. Masalah utama yang dikaji meliputi ketidaksesuaian spesifikasi produk, cacat barang, hingga kegagalan pengiriman yang melanggar prinsip hukum perdata. Penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama: bagaimana ketentuan hukum jual beli daring di lokapasar, sejauh mana pelindungan hukum bagi pembeli ponsel yang dirugikan menurut peraturan perundang-undangan, serta bagaimana upaya penyelesaian efektif untuk memulihkan kerugian akibat wanprestasi tersebut guna menjamin kepastian hukum di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara luring melalui penelusuran di perpustakaan serta secara daring dengan memanfaatkan sumber-sumber digital seperti jurnal ilmiah dan dokumen elektronik. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai permasalahan wanprestasi serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi ponsel melalui lokapasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah mengakui keabsahan kontrak elektronik, memiliki kelemahan dalam implementasi perlindungan hukum, khususnya dalam pembuktian wanprestasi di ruang digital. Sengketa yang terjadi umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian deskripsi produk, cacat barang, atau kegagalan pengiriman. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui fitur internal lokapasar belum sepenuhnya efektif, sementara jalur litigasi masih menghadapi kendala biaya dan waktu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta kesadaran hukum konsumen guna menciptakan sistem transaksi daring yang lebih aman dan berkeadilan.