PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)

Abstract

Pembalakan liar (illegal logging) merupakan salah satu bentuk kejahatan kehutanan yang menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian hutan, keseimbangan ekosistem, serta kerugian bagi negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, tindak pidana pembalakan liar tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga melibatkan korporasi yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, kualifikasi perbuatan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembalakan liar, serta bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembalakan liar. Kualifikasi perbuatan korporasi meliputi penebangan pohon tanpa izin, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan hasil hutan secara ilegal, serta kegiatan lain yang dilakukan secara terorganisasi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan yang melibatkan korporasi.