PENERAPAN GENTLEMENS AGREEMENT PADA KONTRAK JASA KONSTRUKSI DALAM HUKUM PERDATA

Abstract

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, salah satunya dikenal sebagai gentlemen’s agreement yang didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik para pihak. Pada praktik jasa konstruksi, sering menggunakan gentlemen’s agreement sebagai tahapan awal dalam hubungan antara oengguna jasa dan penyedia jasa. Akan tetapi keberadaan gentlemen’s agreement masih belum jelas pengaturannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ketentuan, kedudukan, dan akibat gentlemen’s agreement dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan kedudukan gentlemen’s agreement dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks jasa konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gentlemen’s agreement pada prinsipnya dapat diakui sebagai perjanjian sepanjang memenuhi syarat tersebut, namun memiliki kelemahan utama pada aspek pembuktian karena tidak dituangkan secara tertulis. Dalam konteks jasa konstruksi, hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan menyulitkan pembuktian apabila terjadi wanprestasi, sehingga diperlukan kontrak kerja konstruksi secara tertulis guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.