PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERUPA DEEPFAKE PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Dalam era digital yang semakin maju, penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) terutama dalam bentuk deepfake pornografi menjadi ancaman serius yang merugikan korban baik secara psikologis maupun sosial. Deepfake pornografi adalah manipulasi konten video atau gambar menggunakan AI yang menghasilkan konten pornografi palsu dengan wajah korban tanpa izin. Fenomena ini telah menimbulkan dampak negatif signifikan di Indonesia, baik dari sisi privasi, nama baik, maupun keamanan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan AI berupa deepfake pornografi menurut hukum positif di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum atas kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, dan UU Perlindungan Data Pribadi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, perlindungan hukum tersebut masih belum optimal. Tantangan utama meliputi kesulitan dalam identifikasi pelaku, pengumpulan bukti digital, serta kurangnya aturan khusus yang mengatur teknologi AI dan deepfake secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum yang efektif terhadap korban serta mengurangi penyebaran konten deepfake pornografi di Indonesia.