EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEASING MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA MEDAN

Abstract

Perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen khususnya di bidang leasing menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa tersebut umumnya disebabkan oleh wanprestasi, perbedaan penafsiran perjanjian, penarikan objek jaminan yang dilakukan sepihak oleh perusahaan leasing. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) yang salah satu mekanisme penyelesaiannya adalah melalui mediasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Medan serta Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dokumentasi, dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami kewenangannya, efektivitas, serta kendalanya yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa leasing di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangannya bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan murah. Dalam praktiknya, kewenangan ini mempunyai batas yang signifikan terutama ketika objek sengketa berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit/leasing yang sifatnya kontraktual dan masuk ranah kompetensi pengadilan negeri. Efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala rendahnya tingkat kepatuhan pelaku, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi, kewenangan, dan peran strategis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, kurangnya kualitas sumber daya mediator, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan lembaga penegak hukum turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi. Penguatan kelembagaan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi peran mediator menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa leasing. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus menciptakan iklim hubungan hukum yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan antara konsumen dan pelaku usaha.