KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA UTARA

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan serius berupa perekrutan, pengangkutan, atau penampungan orang dengan kekerasan, penipuan atau kekerasan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi,seperti kerja paksa, prostitusi, atau penjualan organ. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sering menargetkan perempuan sebagai kelompok rentan perdagangan orang. Dengan semakin meningkatnya angka kerentanan perdagangan orang terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Studi ini bertujuan untuk mengindentifikasi, menganalisis, dan mengoptimalkan kebijakan hukum pidana tersebut agar memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab perempuan di Sumatera Utara rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, serta kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perUndang- Undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Alat pengumpul data yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi lapangan (field research) dengan melakukan wawancara, serta dokumentasi dan studi kepustakaan (library research). Implementasi perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan, pendampingan, dan pemulihan oleh DP3AKB dan UPTD PPA, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia serta belum efektifnya pelaksanaan restitusi bagi korban. Secara normatif, kebijakan hukum pidana terkait TPPO telah memadai, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan implementasi dan sinergi kebijakan penal dan non-penal guna mewujudkan pencegahan dan perlindungan yang berkelanjutan.