HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN AMNESTI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Abstract

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang bersifat prerogatif dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi harus sejalan dengan pembangunan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan lembaga lain seperti DPR dan Mahkamah Agung dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengkaji batas, syarat, dan implikasi konstitusionalnya dalam kerangka negara hukum dan prinsip checks and balances. Untuk menganalisis dampak hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti terhadap terdakwa, baik terhadap proses hukum, keadilan, maupun sistem peradilan dan persepsi publik di Indonesia dan implikasi penegakan hukum dalam pemberian amnesti oleh Presiden berdasarkan prinsip negara hukum dan dampaknya terhadap keadilan serta stabilitas hukum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Metode yang digunakan terdiri dari:Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip negara hukum yang relevan. Sifat Penelitian yaitu Deskriptif analisis untuk menggambarkan objek dan menjelaskan peristiwa guna mengetahui keadaan objek yang diteliti. Pendekatan Penelitian Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan. Sumber Data Penelitian Menggunakan data primer dari hukum Islam dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan dokumen resmi. Alat Pengumpulan Data yaitu Studi kepustakaan (library research) dilakukan secara offline dan online untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan hak prerogatif Presiden dalam memberikan amnesti diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan masukan dari DPR dan Mahkamah Agung, sehingga tidak bersifat absolut. Pemberian amnesti dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama ketika dihubungkan dengan kasus- kasus yang melibatkan elit politik, yang sering kali mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa. Penegakan hukum di Indonesia perlu diperkuat dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga.