PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Abstract

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun demikian, dalam praktik legislasi daerah masih ditemukan produk hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM, baik dari aspek prosedural maupun substansi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan institusional yang menghambat integrasi HAM, serta mengkaji upaya pengharmonisasian produk hukum daerah agar sesuai dengan parameter HAM. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan terkait pengarusutamaan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum telah mengatur kewajiban integrasi prinsip HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pembentuk regulasi, lemahnya partisipasi publik, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta optimalisasi peran lembaga pembina dan pengawas guna mewujudkan produk hukum daerah yang berperspektif HAM, tidak diskriminatif dan berkeadilan.