PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT FORCE MAJEURE (Studi Di Perusahaan N-Frnds Di Medan)

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan force majeure merupakan salah satu persoalan krusial dalam hukum ketenagakerjaan, terutama ketika perusahaan menjadikannya sebagai dasar penghentian hubungan kerja tanpa kesalahan pekerja. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur PHK karena force majeure serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja pada Perusahaan N- Frnds Medan dalam kasus pemutusan hubungan kerja tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, doktrin hukum, serta penerapannya dalam praktik di Perusahaan N-Frnds Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur mekanisme PHK karena force majeure, namun penerapannya tetap harus memperhatikan hak-hak normatif pekerja, termasuk hak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan PHK di Perusahaan N- Frnds Medan harus tetap mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pekerja agar tidak terjadi pelanggaran hak. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pekerja tetap menjadi prinsip utama meskipun perusahaan menghadapi keadaan memaksa.