IMPLIKASI YURIDIS KETIDAKSESUAIAN PEMENUHAN KOMITMEN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) OLEH PELAKU USAHA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, serta adanya reformasi sistem perizinan berusaha melalui penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) oleh pemerintah Indonesia. Sistem OSS RBA hadir sebagai upaya untuk menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi yuridis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum serta implikasi yuridis terkait pelaksanaan OSS RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai OSS RBA memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam sistem OSS RBA, pemenuhan komitmen merupakan kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen tersebut, maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, ketidaksesuaian pemenuhan komitmen juga berdampak pada tidak efektifnya status perizinan usaha serta berpotensi menghambat kegiatan operasional usaha. Faktor utama penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem OSS RBA, kendala teknis dalam penggunaan sistem, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan dari pemerintah agar tujuan utama OSS RBA dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal. Kata Kunci: OSS RBA, Pemenuhan Komitmen,Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, serta adanya reformasi sistem perizinan berusaha melalui penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) oleh pemerintah Indonesia. Sistem OSS RBA hadir sebagai upaya untuk menciptakan kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait ketidaksesuaian pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha setelah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan implikasi yuridis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji pengaturan hukum serta implikasi yuridis terkait pelaksanaan OSS RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai OSS RBA memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam sistem OSS RBA, pemenuhan komitmen merupakan kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi komitmen tersebut, maka akan timbul akibat hukum berupa sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, ketidaksesuaian pemenuhan komitmen juga berdampak pada tidak efektifnya status perizinan usaha serta berpotensi menghambat kegiatan operasional usaha. Faktor utama penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem OSS RBA, kendala teknis dalam penggunaan sistem, serta kurangnya pendampingan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan dari pemerintah agar tujuan utama OSS RBA dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.