ANALISIS REKONSTRUKSI KONVENSI PARTAI POLITIK SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PRESIDENDAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Abstract

Konvensi calon presiden, yang dalam praktik komparatif sering disebut sebagai primary election, merupakan mekanisme seleksi internal yang digunakan partai politik terutama di Amerika Serikat yang pernah diadopsi di Indonesia untuk menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan umum. Proses ini dilaksanakan sebelum pencalonan resmi kepada lembaga penyelenggara pemilu, sehingga memungkinkan kandidat terpilih terlebih dahulu memperoleh legitimasi dari basis partai melalui partisipasi anggota atau pemilih terdaftar. Melalui mekanisme ini, partai politik tidak hanya melakukan penyaringan kandidat secara lebih demokratis, tetapi juga memastikan bahwa calon yang diusung memiliki tingkat dukungan internal yang kuat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan elektabilitas dan peluang keberhasilan dalam kontestasi politik di tingkat nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, dengan sumber data yang berasal dari data kewahyuan dan sekunder, memadukan studi kepustakaan dengan mengkaji regulasi resmi secara langsung berkaitan terhadap isu isu hukum da permasalahan yang terjadi didalam sistem perpolitikan dan pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjalanan partai politik Indonesia sudah mengalami berbagai macam arus perkembangan didalam sistem ketatanegaraan. Partai politik di Indonesia pernah mengadopsi sistem konvensi partai politik dalam mekanisme pejaringa calon presiden. Mulai dari tahun 2004 oleh partai Golkar dan 2013 oleh partai Demokrat. Partai Golkar berhasil mengusung Wiranto yang secara resmi memenangkan suara di konvensi partai tersebut dan maju pada kontestasi pemilu tahun 2004. Sedangkan partai Demokrat dalam pelaksanaan konvensi memperoleh hasil bahwa Dahlan Iskan memiliki prospek suara terbesar diantara kandidat konvensi yang lain namunn hal tersebut harus mundur akibat adanya aturan ambang batas (presidential threshold ). Adapun sistem tersebut merupakan bagian dari penerapan yang ada di sistem pemilihan pendahuluan (primary Election) di Amerika serikat. Partai politik sebagai kendaraan bagi calon presiden dan wakil presiden semestinya menjadi parameter terciptanya demokrasi internal . Namun, ada saja yang menjadi penghambat dari penerapan konvensi sebagai wujud demokratisasi di Indonesia seperti adanya paham oligarki dan politik kepentingan serta politik uan yang dapat mencederai dari sistem demokrasi Indonesia.