PELAKSANAAN IKRAR TALAK MELALUI KUASA HUKUM BERDASARKAN SURAT KUASA ISTIMEWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum berdasarkan surat kuasa istimewa ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Secara khusus, mengetahui kedudukan dan keabsahan perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum, mengkaji ketentuan mengenai keharusan kehadiran langsung suami dalam pelaksanaan ikrar talak, serta memahami mekanisme pelaksanaan ikrar talak dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Medan. Tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum terkait praktik penggunaan surat kuasa istimewa dalam pengucapan ikrar talak yang selama ini masih menimbulkan perdebatan yuridis. Pada proses hukum cerai talak, seorang suami yang beragama islam akan menceraikan istrinya menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Pengucapan talak harus diakukan di dalam sidang Pengadilan Agama. Jika sudah diberikan izin oleh Pengadilan Agama . Kuasa istimewa adalah surat kuasa yang digunakan untuk tindakan tertentu,yakni untuk perbuatan hukum yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh pihak pemberi kuasa, tidak bisa diwakilkan. Pelaksanaan ikrar talak menggunakan kuasa istimewa syaratnya adalah harus berbentuk akta otentik, karena akta otentik termasuk dalam syarat sahnya surat kuasa tersebut dapat digunakan untuk mewakilkan ikrar talak. Pengadilan Agama Medan menerapkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Medan serta data sekunder berupa peraturan perundang undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fikih, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak melalui kuasa hukum dimungkinkan dalam hukum positif Indonesia sepanjang didasarkan pada surat kuasa istimewa yang memenuhi syarat formil dan materiil. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Islam, perwakilan ikrar talak dapat dibenarkan melalui konsep wakalah fi at-talaq dengan ketentuan tertentu.