ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN QRIS DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Perkembangan teknologi pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi pada sektor UMKM. Di satu sisi, digitalisasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian regulasi serta perlindungan data pribadi konsumen. Penerapan QRIS sebagai kebijakan resmi Bank Indonesia memerlukan landasan hukum yang jelas agar terciptanya perlindungan bagi pelaku usaha maupun pengguna. Penelitian ini menguraikan tiga permasalahan utama, yaitu legalitas penggunaan QRIS dalam hukum positif Indonesia, bentuk tanggung jawab penyedia layanan terhadap keamanan data konsumen, serta mekanisme perlindungan hukum atas keamanan transaksi QRIS dalam aktivitas perdagangan UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan argumentatif mengenai aspek hukum penggunaan QRIS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi QRIS memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem pembayaran nasional serta selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyelenggara layanan QRIS memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan sistem elektronik, melindungi privasi data pribadi, serta memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi sistem keamanan guna menekan potensi risiko kejahatan siber dalam transaksi digital pada sektor UMKM.