ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PENANGGULANGAN BAGI PENGHINDARAN PAJAK (Analisis Putusan Nomor :74/Pid.Sus/2024/PN Bnj)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum pidana terkait tindakan penghindaran pajak (tax evasion), norma-norma hukum pidana dalam menanggulangi penghindaran pajak, serta penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:74/Pid.Sus/2024/PN Bnj. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memainkan peran penting dalam membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak dipandang sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan mengganggu stabilitas sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukumtersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus studi ini adalah menganalisis penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (UU KUP) dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum pidana mengenai tax evasion telah diatur secara khusus dalam UU KUP, khususnya dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 39A. Norma hukum pidana yang digunakan dalam penanggulangan tax evasion didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, asas lex specialis, serta asas ultimum remedium. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 74/Pid.Sus/2024/PN Bnj, hakim menerapkan ketentuan pidana pajak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pajak, dan oleh karena itu dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KUP. Keputusan tersebut dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. pidana dan tujuan penegakan hukum perpajakan, yaitu memberikan efek jera dan melindungi kepentingan keuangan negara.