KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA SIPIL AKIBAT KEJAHATAN YANG DILAKUKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (STUDI KASUS KKB DI PAPUA)

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua telah menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan keamanan warga sipil. Tindakan seperti pembunuhan, penembakan, penyanderaan, dan pembakaran fasilitas umum tidak hanya menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan hukum pidana yang efektif sebagai wujud perlindungan hukum negara terhadap warga sipil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, dan kebijakan penanggulangan terorisme. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan dan mengkaji data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh KKB terhadap warga sipil dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, termasuk yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum terhadap warga sipil diwujudkan melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan terkait perlindungan saksi dan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan HAM guna menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi warga sipil di Papua.