WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU MEDAN SETIABUDI

Abstract

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah sebagai solusi alternatif menghindari riba, khususnya melalui akad murabahah yang sangat diminati masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan ini sering menghadapi kendala signifikan berupa wanprestasi oleh nasabah yang menghambat proses operasional bank. Kondisi ini memicu ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi lembaga keuangan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis bentuk perikatan, faktor penyebab terjadinya cedera janji, serta mekanisme penyelesaian yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Medan Setiabudi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis untuk mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perikatan dalam pembiayaan murabahah di BSI KCP Medan Setiabudi didasari oleh hubungan hukum jual beli yang menggabungkan akad utama murabahah dengan akad tambahan berupa wakalah serta didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi mencakup aspek internal berupa karakter nasabah yang tidak amanah, seperti pemindahan aliran gaji (payroll) secara sengaja, serta aspek eksternal yang berkaitan dengan penurunan kapasitas finansial akibat PHK, penurunan jabatan, atau kondisi force majeure. Upaya penyelesaian memprioritaskan jalur non-litigasi melalui musyawarah untuk mufakat, pemberian somasi, serta strategi restrukturisasi yang mencakup rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Selain itu, terdapat skema mitigasi melalui klaim asuransi dengan prinsip subrogasi. Sebagai upaya hukum terakhir (ultimum remedium), bank melakukan eksekusi jaminan melalui proses lelang guna menjamin kepastian hukum dan meminimalisir kerugian institusi.