PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)

Abstract

Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena terkait langsung dengan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan tatanan sosial. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sehingga setiap perubahan dalam kehidupan menuntut penyesuaian hukum pertanahan. Hukum tanah di Indonesia mengatur hubungan antara individu, pemerintah, dan badan hukum dengan tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, praktiknya sering terjadi permasalahan pertanahan, termasuk pemakaian tanah tanpa izin, yang menimbulkan sengketa dan membutuhkan penegakan hukum yang efektif. Penelitian merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan secara sistematis. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk memahami serta menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menelaah tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kota Medan, dengan menyoroti faktor penyebab, kendala penegakan hukum, dan peran instansi terkait. Kasus ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum memiliki hak waris, keterbatasan pemahaman hukum, serta konflik kepemilikan seperti sertifikat ganda atau tumpang tindih hak. Terdapat indikasi keterlibatan pihak ketiga atau oknum dalam penerbitan sertifikat bermasalah. Wilayah rawan biasanya terkait tanah terlantar atau kepemilikan belum jelas. Badan Pertanahan Negara telah melakukan pemetaan, sertifikat berbarcode, dan sertifikat elektronik untuk mitigasi konflik. Penanganan dimulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Kendala utama meliputi pembuktian sertifikat dan hambatan dari pihak tidak bertanggung jawab, meskipun koordinasi antarinstansi secara umum berjalan baik, sehingga penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan.