TRADISI KAWIN TANGKAP ADAT SUMBA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Perkawinan menurut hukum nasional harus didasarkan pada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam membentuk keluarga. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tradisi kawin tangkap dalam adat Sumba yang pada awalnya bersifat simbolik dan konsensual tetapi kemudian mengalami penyimpangan menjadi tindakan pemaksaan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak perempuan, khususnya hak untuk bebas dari kekerasan dan menentukan nasib sendiri, serta mengenai keabsahan perkawinan yang terjadi berdasarkan undang undang perkawinan dan prinsip hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba telah mengalami pergeseran makna dari tradisi yang semula bersifat konsensual menjadi praktik yang dalam sejumlah kasus mengandung unsur paksaan terhadap perempuan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidup secara bebas. Praktik kawin tangkap tidak memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai persetujuan bebas kedua calon mempelai dan ketentuan batas usia minimum. Ketidakpenuhan syarat materiil tersebut berimplikasi pada keabsahan perkawinan, sehingga perkawinan yang terjadi akibat kawin tangkap dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan penegasan bahwa pelaksanaan adat tidak boleh bertentangan dengan prinsip persetujuan dan perlindungan hak perempuan dalam hukum nasional.