KEWENANGAN PRESIDEN MEMBERIKAN ABOLISI DAN AMNESTI DALAM SUPREMASI HUKUM

Abstract

Kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif yang bersumber langsung dari konstitusi, namun pelaksanaannya seringkali bersinggungan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis kewenangan Presiden berdasarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1954, mekanisme kontrol melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca-amandemen Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, serta implikasinya terhadap prinsip supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Presiden dalam UU No. 11 Tahun 1954 memiliki karakter diskresioner yang sangat luas karena tidak adanya batasan materiil mengenai jenis tindak pidana yang dikecualikan, sehingga berpotensi menimbulkan impunitas. Kedua, mekanisme pertimbangan DPR secara konstitusional berfungsi sebagai instrumen checks and balances, namun secara teknis masih memiliki celah karena sifat "pertimbangan" yang tidak mengikat secara hukum (non-binding), melainkan hanya mengikat secara etika politik. Ketiga, implikasi pemberian amnesti dan abolisi terhadap supremasi hukum menciptakan ketegangan antara kepastian hukum dengan keadilan restoratif. Intervensi eksekutif melalui abolisi pada proses peradilan yang sedang berjalan dapat mencederai independensi kekuasaan kehakiman dan asas equality before the law. Simpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi regulasi melalui pembentukan undang-undang baru yang lebih akuntabel dan transparan guna menyelaraskan hak prerogatif dengan cita-cita supremasi hukum yang menjamin hak korban dan keadilan substantif.