KONSTITUSIONALITAS FUNGSI PENDIDIKAN POLITIK PARTAI POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM

Abstract

Partai politik memiliki kedudukan konstitusional sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi pendidikan politik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik warga negara, termasuk pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pendidikan politik oleh partai politik masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya literasi politik pemilih pemula, dominasi orientasi elektoral, serta kurang optimalnya pembinaan politik yang berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan fungsi pendidikan politik partai politik telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan fungsi pendidikan politik oleh partai politik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, menganalisis implementasinya terhadap pemilih pemula dalam praktik pemilu, serta mengkaji pelaksanaan fungsi tersebut dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta literatur dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi pendidikan politik telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, namun dalam implementasinya masih belum optimal. Pendidikan politik terhadap pemilih pemula sering kali bersifat temporer dan lebih berorientasi pada kepentingan elektoral daripada pembentukan kesadaran politik yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan fungsi pendidikan politik secara sistematis, berkelanjutan, dan bertanggungjawab guna meningkatkan kualitas partisipasi politik pemilih pemula sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.