PRINSIP KEKUATAN MENGIKAT (PACTA SUNT SERVANDA) SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE

Abstract

Perkembangan zaman membawa banyak perubahan dalam masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dengan kemunculan aplikasi pinjaman online yang memudahkan masyarakat melakukan utang-piutang tanpa harus bertemu langsung. Perjanjian pinjaman online harus memenuhi prinsip pacta sunt servanda. Terpenuhinya prinsip ini dalam perjanjian akan mengurangi ketidakpastian hukum yang dapat membuka peluang terjadinya masalah-masalah hukum yang tidak dapat dihindarkan. Selain itu, juga dapat memberikan rasa aman terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian.. Namun, hal ini justru menimbulkan konsekuensi hukum tentang bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur, penerapan pacta sunt servanda apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian dan dampak hukum jika tidak terpenuhi pacta sunt servanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang undangan (statute approach). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data kewahyuan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier meliputi studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa perjanjian pinjaman online tetap tunduk pada Peraturan OJK No 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI sehingga kedua pihak tetap memiliki kepastian hukum yang sama dengan perjanjian secara langsung. Perlindungan hukum terhadap debitur yaitu keabsahan perjanjian oleh kedua pihak, perlindungan atas transparansi informasi, perlindungan data pribadi, perlindungan dalam hal upaya hukum bagi debitur apabila dirugikan. Kemudian perlindungan bagi kreditur yaitu hak atas penagihan, hak atas keabsahan perjanjian elektronik, hak atas informasi yang diperoleh. Pada penerapan pacta sunt servanda pihak yang dirugikan apabila terjadi sengketa mendapatkan kepastian hukum dan menempuh langkah serta upaya hukum yang sesuai. Serta dampak hukum yang timbul yaitu hilangnya perlindungan hukum bagi kedua pihak dan menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan dan merugikan kedua belah pihak.