TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Abstract

Pencemaran laut merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak serius terhadap ekosistem laut, kesehatan manusia, dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Dalam konteks hukum, pencemaran laut tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana terhadap pelaku pencemaran laut serta efektivitas penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pencemaran laut, dengan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan/atau tindakan administratif. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta sinergi antar pemangku kepentingan guna menciptakan perlindungan hukum yang efektif terhadap lingkungan laut.