PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA DI SEKTOR PERIKANAN (Studi Kasus Kecamatan Medan Belawan)

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan optimal demi pertumbuhan fisik dan mentalnya. Namun, di Kecamatan Medan Belawan, kemiskinan dan rendahnya motivasi pendidikan memaksa anak-anak bekerja di sektor perikanan yang memiliki risiko keselamatan dan kesehatan tinggi. Meskipun regulasi melarang eksploitasi anak, praktik ini terus berlanjut akibat lemahnya pengawasan dan faktor budaya. Permasalahan utama mencakup bentuk perlindungan hukum bagi anak pekerja di sektor perikanan, hambatan serta upaya pencegahan yang dilakukan, hingga sistem pemidanaan bagi pihak yang mempekerjakan anak di bawah umur guna menjamin keadilan dan kesejahteraan anak di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan hukum normatif empiris untuk mengkaji implementasi regulasi secara faktual di masyarakat. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di Kecamatan Medan Belawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di sektor perikanan Kecamatan Medan Belawan secara normatif telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2003, namun implementasinya belum efektif. Secara empiris, anak usia 13-17 tahun masih ditemukan bekerja dengan sistem rekrutmen dan pengupahan yang tidak jelas. Hambatan utama meliputi faktor internal seperti kemiskinan dan rendahnya motivasi pendidikan, serta faktor eksternal berupa lokasi geografis yang dekat dengan pusat ekonomi dan lemahnya pengawasan hukum. Selain itu, budaya masyarakat yang menormalisasi pekerja anak sebagai bentuk bakti turut menghambat kontrol sosial. Meskipun sistem pemidanaan memiliki landasan hukum kuat, terdapat kesenjangan besar antara aturan dan kenyataan karena kasus eksploitasi jarang mencapai ranah peradilan. Upaya penanggulangan memerlukan sinergi preventif melalui pemberdayaan ekonomi serta tindakan represif tegas berupa sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha.