KONSTITUSIONALITAS DANANTARA SEBAGAI OPTIMALISASI INVESTASI PEMERINTAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Abstract

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan negara melalui mekanisme sovereign wealth fund (SWF) yang bersumber dari konsolidasi sejumlah BUMN strategis. Kehadiran lembaga ini ditujukan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, penyedia alternatif pembiayaan pembangunan, sekaligus sarana mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Meski demikian, proses lahirnya Danantara tidak lepas dari polemik karena dilakukan dengan waktu legislasi yang sangat singkat, minimnya pelibatan publik, serta masih menyisakan persoalan keterbukaan dan akuntabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terhadap legitimasi yuridis Danantara serta kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan kedudukan Danantara dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, menelaah pola pengawasan atas pengelolaan aset strategis negara, serta menilai kesesuaian pembentukannya dengan prinsip konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, analitis, dan kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Danantara sangat signifikan bagi pembangunan nasional, namun di sisi lain menyimpan kelemahan fundamental. Pertama, terbatasnya ruang pengawasan oleh BPK dan KPK. Kedua, kurangnya akses informasi yang terbuka bagi publik. Ketiga, adanya potensi pemusatan kewenangan yang tidak sejalan dengan prinsip checks and balances. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara cita-cita konstitusi dengan praktik pembentukan Danantara. Oleh sebab itu, penguatan regulasi, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan mendesak agar Danantara dapat berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional, berdasarkan demokrasi ekonomi, serta benar- benar diwujudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.