ANALISIS YURIDIS TENTANG CIDERA JANJI PEMBAYARAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT (Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum perdata terhadap kasus wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Rantauprapat. Permasalahan utama penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengaturan wanprestasi dalam KUH Perdata; (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan hakim terhadap kreditur; dan (3) pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang Rp250.000.000 beserta jaminannya. Hakim menetapkan kewajiban pembayaran pokok, bunga moratoir sebesar 6% per tahun sesuai Pasal 1250 KUH Perdata, serta sita jaminan terhadap aset tergugat. Pertimbangan hukum hakim sejalan dengan asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa lambannya proses eksekusi putusan dan lemahnya mekanisme dwangsom dalam praktik peradilan. Kesimpulannya, putusan PN Rantauprapat telah menerapkan ketentuan KUH Perdata secara tepat dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, meskipun efektivitasnya masih terbatas pada tahap eksekusi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi eksekusi putusan dan penerapan dwangsom yang lebih tegas agar kepastian hukum dalam perkara wanprestasi dapat lebih optimal.