EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang pada saat ini banyak diminati oleh para pelaku bisnis karena memiliki kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Salah satu kelebihan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sifat putusan arbitrase yaitu Final dan mengikat, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Sehingga para pelaku usaha lebih memilih untuk penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibanding pengadilan yang mana putusannya dapat diajukan upaya hukum. Walaupun sifat putusan arbitrase Final dan mengikat, namun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap asas Final dan mengikat dalam putusan arbitrase karena jika diajukan upaya-upaya lain terhadap putusan arbitrase yang dimana tidak sesuai lagi dengan hakekat arbitrase. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana impelementasi asas Final dan mengikat dalam putusan arbitrase yang diajukan di pengadilan serta hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan asas Final dan mengikat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan tertentu atau hukum tertulis yang didapat. Penelitian bersifat normatif karena hanya mengunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, karena adalah yuridis, seperti pihak yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan alasan non yuridis, seperti pihak tereksekusi, keluarga dan massa pendukung melakukan perlawanan fisik dan intervensi dari pihak penguasa.