Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Gagal Bayar Transaksi Pada Metode Pembayaran Qris

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat gagal bayar transaksi pada metode pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS merupakan inovasi sistem pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan efisiensi dan integrasi dalam sistem pembayaran nasional. Meskipun QRIS menawarkan kemudahan dalam bertransaksi, terdapat berbagai risiko kegagalan transaksi yang berpotensi merugikan pelaku usaha, seperti gangguan jaringan, kesalahan teknis, dan tidak terkonfirmasinya dana masuk ke akun pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha apabila terjadi gagal bayar transaksi dalam sistem QRIS, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam kasus gagal bayar masih belum optimal. Regulasi yang ada lebih memfokuskan perlindungan kepada konsumen dan belum memberikan kepastian hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan peran Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dalam memberikan jaminan hukum yang adil, proporsional, dan seimbang bagi seluruh pihak dalam ekosistem transaksi digital.