PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KETIDAKASLIAN BARANG YANG DIBELI MELALUI E-COMMERCE

Abstract

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kasus penjualan barang tidak asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan konsumen terhadap ketidakaslian barang di e-commerce serta efektivitas penerapannya. Berdasarkan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan, termasuk Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yang menjamin hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar. Pelaku usaha yang menjual barang palsu dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 8 dan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yang mengatur penyebaran informasi menyesatkan. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 15 PP No. 80 Tahun 2019 mewajibkan marketplace menerapkan mekanisme verifikasi produk untuk mencegah peredaran barang palsu. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atau melaporkan pelaku usaha sesuai Pasal 378 dan Pasal 480 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan penjualan barang ilegal. Namun, kendala dalam pembuktian, biaya, serta waktu penyelesaian sengketa masih menjadi tantangan bagi konsumen dalam memperoleh haknya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif guna menjamin perlindungan konsumen yang optimal dalam transaksi e-commerce.