MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MELALUI KONSILIASI

Abstract

Sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan permasalahan yang kerap terjadi dalam hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Konsiliasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, karena bersifat non litigasi, lebih cepat, dan mengedepankan asas musyawarah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak serta kompetensi konsiliator dalam memediasi kepentingan yang bertentangan, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum para pihak untuk memaksimalkan peran konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa PHK. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif dengan pendekatan Undang-Undang ( statute approach ). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang menjadi data sekundernya antara lain : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), Analisi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisi yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme konsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesauan sengketa bersifat non-litigasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan bantuan pihak ketiga, yaitu konsiliator. Namun dalam paraktinya, penyelesaian melalui konsiliasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman para pihak terhadap proses konsiliasi, keterbatasan jumlah konsiliator, dan belum optimalnya peran Lembaga ketenagakerjaan dalam memfasilitasi proses ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikandalam aspek regulasi maupun pelaksanaannya untuk meningkatkan efektivitas mekanisme konsiliasi, umtuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berimbang bagi keua belah pihak diciptakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial salah satu nya yaitu mrlalui konsiliasi.