MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU TERHADAP PENCORETAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (Studi di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil. Salah satu permasalahan penting dalam proses pemilu adalah pencoretan calon anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dapat menimbulkan sengketa. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut guna memastikan hak politik peserta pemilu tetap terlindungi. Namun, pelaksanaan fungsi ini menghadapi tantangan, terutama menyangkut independensi dan efektivitas kewenangan Bawaslu dalam mengoreksi keputusan administratif KPU yang dinilai merugikan peserta pemilu secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan lapangan, termasuk wawancara dan dokumentasi dari Bawaslu Kabupaten Kabupaten Deli Serdang. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi rujukan utama dalam menganalisis kerangka hukum penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini mengkaji proses mediasi dan adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap permohonan keberatan pencoretan calon legislatif, guna menilai efektivitas dan konsistensi putusan dalam kerangka perlindungan hukum yang adil dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti rendahnya pemahaman hukum peserta pemilu, keterbatasan SDM Bawaslu, dan tantangan menjaga netralitas lembaga. Bawaslu Kabupaten Deli Serdang cukup aktif menjalankan fungsi ajudikatifnya, namun efektivitas pelaksanaan putusan masih bergantung pada kepatuhan KPU. Diperlukan penguatan pendidikan politik bagi partai dan calon legislatif, serta penyempurnaan regulasi agar setiap proses sengketa pemilu berjalan adil, cepat, dan berkeadilan, sehingga integritas demokrasi dapat tetap terjaga.