PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA OLEH PELAKU USAHA

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang sama pada pokoknya oleh pelaku usaha merupakan isu krusial dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Merek dagang memiliki peran penting dalam dunia bisnis sebagai tanda pembeda yang memberikan identitas eksklusif bagi produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi pelanggaran hak merek yang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar dan merusak persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dilakukan dengan cara studi pustaka. dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Data yang digunakan meliputi sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta bahan hukum sekunder dari literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak merek yang sama pada pokoknya, untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum serta untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pelanggar hak merek yang sama pada pokoknya yang dilakukan oleh pelaku usaha juga terhadap kasus-kasus pelanggaran merek di Indonesia dan Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak merek yang sama pada pokoknya bukan hanya sering terjadi dalam bentuk penggunaan merek yang menyerupai merek terdaftar, baik dari segi nama, logo, maupun elemen visual lainnya, tetapi juga merek yang tidak dapat dirasa indrawi dan merek 3 dimensi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan dimasyarakat. diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek di Indonesia. Peningkatan efektivitas hukum dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, optimalisasi peran lembaga penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan hak merek. Selain itu, digitalisasi sistem pendaftaran dan pengawasan merek juga menjadi solusi potensial untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Dengan adanya upaya yang lebih sistematis dan sinergis, diharapkan perlindungan hukum terhadap hak merek di Indonesia dan internasional dapat lebih optimal, menciptakan iklim bisnis yang sehat, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik merek terdaftar.