PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu Indonesia, termasuk di Kota Medan. Meskipun terdapat berbagai peraturan hukum yang dirancang untuk melindungi korban, penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang tidak memberikan perlindungan jepada korban KDRT masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks perlindungan korban KDRT, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APMPPKB) Kota Medan, serta analisis dokumen hukum yang relevan. Penelitian ini juga mencakup observasi terhadap implementasi kebijakan perlindungan korban seperti penyediaan rumah aman. Dengan deskriptif-analitis, penelitian ini berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum pidana berfungsi dalam melindungi korban KDRT dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT, seperti penyediaan rumah aman dan pendampingan hukum banyak kendala yang menghambat efektivitasnya. Durasi penempatan di rumah aman yang terbatas dan kurangnya sumber daya menjadi faktor utama yang mempengaruhi perlindungan jangka panjang bagi korban. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan peran lembaga terkait juga masih rendah yang mengakibatkan banyak kasus KDRT tidak terlaporkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam perlindungan korban KDRT di masa mendatang