PERAMPASAN HASIL KEJAHATAN MELALUI PENDEKATAN CIVIL FORFEITURE

Abstract

Seiring Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) selama ini cenderung mengutamakan jalur pidana yang berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada perampasan aset negara, kenyataanya jalur pidana tidak cukup ampuh untuk merendam, mencegah, memberantas dan mengurangi kuantitas tindak pidana korupsi. Sementara rejim civil forfeiture dapat lebih efektif untuk merampas aset yang dicuri para pelaku dibandingkan pidana sebab civil forfeiture mempunyai kelebihian mempermudah perampasan aset melalui pembuktian terbalik murni, Dimana terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta itu adalah miliknya dan bukan berasal dari suatu tindak pidana. Perampasan hasil kejahatan merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai kejahatan, terutama kejahatan terorganisir dan kejahatan kerah putih. Pendekatan civil forfeiture atau perampasan aset secara perdata menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel dibandingkan pendekatan pidana tradisional, karena tidak memerlukan putusan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini mengkaji konsep, dasar hukum, Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun civil forfeiture belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum nasional, penerapannya dapat menjadi instrumen efektif dalam mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara, selama tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi dan prinsip keadilan. Diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi pendekatan ini secara proporsional dalam sistem peradilan Indonesia.