AKIBAT HUKUM FORCE MAJEURE TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN

Abstract

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi: “tidak ada penggantian, biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”. Dengan demikian penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut tentang keadaan seperti apa sehingga suatu keadaan dapat dikatakan keadaan force majeure dan pihak mana yang memikul kerugian akibat keadaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu. Hasil penelitian ini bahwa Force Majeure dalam Perjanjian Kredit harus memenuhi unsur klausul Force Majeure dalam perjanjian tersebut. Apakah bentuk Force Majeure dapat dikatakan sebagai bencana alam sehingga dapat dilakukan penundaan pembayaran, dan hal ini dilakukan sebelum perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Apabila penundaan pembayaran yang dilakukan pihak debitur bukan dikarenakan force majeure tetapi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dilakukan eksekusi jaminan hak tanggungan