Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api

Abstract

Keselamatan penumpang kereta api adalah kegiatan yang perlu diusahakan dengan membuat kondisi sesuai dengan yang sudah dipersyaratkan atas semua komponen dalam pengoperasian perkeretaapian. Kesalahan sekecil apapun dapat menjadi ancaman terhadap keselamatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan korban jiwa atau harta benda. Sama hal nya yang sering terjadi di stasiun kereta api jurusan Binjai-Medan berdasarkan observasi penulis, ketidakadilan konsumen yang mempunyai tiket yang harus berdesak-desakan saat akan naik maupun turun bersamaan yang mengabaikan keselamatan demi mendapatkan tempat duduk dan Minim nya tempat duduk tidak sesuai dengan jumblah pengguna jasa KA. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan-pengaturan ticketing BinjaiMedan, bagaimana hak dan kewajiban konsumen serta bagaimana tanggung jawab

Kereta Api terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, alat

pengumpulan data yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara

dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data adalah wawancara dan

studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengaturan tiket KAI, hak dan kewjiban konsumen, serta tanggung jawab PT KAI yaitu untuk Pengaturan ticketing kereta api diatur dalam UndangUndang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 151-156. Hak dan

kewajiban pengguna KA dan KAI diantaranya memenuhi Hak Konsumen

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUPK dan UU No 23 Tahun 2007

Tentang Perkeretaapian pasal 87-89. Perusahaan kereta api bebas dari tanggung

jawab bila ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan kesalahannya.

Bentuk tanggung jawab kereta api terhadap kerugian konsumen, pemberian ganti

rugi ditanggung oleh Jasa Raharja dengan biaya perawatan maksimal Rp.20.000.000, untuk korban luka-luka serta dan santunan bagi pengguna yang

meninggal dunia sebesar Rp.-50.000.000, penumpang mendapat jaminan

kepastian hukum (pasa 157 uuka dan uupk pasa 87)