Abstract:
Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah
sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran
Hukum yang keliru lah yang membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatantingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim
Pengadilan Negeri Sigli mengenai penyerobotan tanah secara tidak sah yang
putusannya membebaskan terdakwa penyerobotan tanah secara tidak sah. Putusan ini
menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik tanah yang sah, berdasarkan fakta
persidangan dan saksi-saksi yang di hadirkan seharusnya terdakwa dapat di Hukum
karena telah melakukan tindakan menyerobot tanah tanpa hak dan tanpa seizin
pemilik yang sah. Terlebih lagi terdakwa telah mendapatkan banyak keuntungan dari
tindakan menyerobot tanah tersebut.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan yuridis normatif menggunakan data sekunder dengan mengolah bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang
di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di pahami bahwa pengaturan hukum
mengenai penyerobotan tanah secara tidak sah dalam pasal 385 ayat (4) seharusnya
dapat menghukum pelaku karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat
dalam pasal teraebut. Tetapi dalam putusannya Hakim mengatakan bahwa terdakwa
tidak memenuhi unsur dalam pasal 385 ayat (4). Bagaimana mungkin seorang yang
telah menikmati keuntungan dari hasil barang yang di sewakannya tidak dapat di
hukum, terlebih lagi pelaku tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan melakukannya
secara sadar. Kerugian yang diterima oleh korban sangat berkepanjangan, dengan
adanya putusan bebas yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri sigli sangat tidak
berkeadilan untuk korban. Suatu badan Peradilan mempunyai tugas untuk membina
dan menjaga agar semua Hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Republik
Indonesia di terapkan secara tepat dan adil.
